Artikel dari Kategori : Profil

ANALISIS DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI

HISTORIS AND CONTEMPORARY ISSUES OF INDONESIAN HIGHER EDUCATION

Ilpi Zukdi | Rabu, 19 Oktober 2016 - 03:16:39 WIB | dibaca: 213 pembaca

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Masalah

Membahas sejarah maka tak akan bisa lepas dari membahas kejadian-kejadian masa lalu. Data-data kejadian masa lalu bisa kita dapatkan dari hasil cerita pelaku sejarah dan dokumentasi autentik yang benar-benar terjadi pada masa silam. Namun dalam membahas sejarah memang wajar jika terjadi perbedaan sudut pandang, hal ini terjadi karena terjadi perbedaan dalam menganalisis, bisa juga karena perbedaan kepentingan atapun karena di dasarkan pada ideologi tertentu. Namun bagaimanapun juga pembahasan sejarah sangat penting untuk tetap dipelajari, karena untuk bahan acuan dalam melakukan tindakan di masa sekarang ini. 

Perguruan Tinggi merupakan Lembaga pendidikan yang menjadi harapan baru bagi dunia Pendidikan secara umum. Diharapkan dari institusi pendidikan tinggi tersebut bisa melahirkan generasi-generasi yang unggul. Banyak sekali tokoh-tokoh yang telah dilahirkan dari lembaga tersebut. Oleh karena itu wajar jika banyak sekali dorongan kepada Perguruan Tinggi untuk berbenah diri di segala bidang mulai dari konsep, kurikulum, visi, misi, dan tak ketinggalan adalah pengembangan lembaga tersebut baik secara organisasi, sarana prasanan, dan nilai-nilai yang diperjuangkannya.

Seiring dengan perkembangannya, perguruan tinggi telah diatur dengan regulasi yang harus dipatuhi oleh perguruan tinggi itu sendiri. Dalam pengejawantahan regulasi menimbulkan interpretasi yang beragam yang pada gilirannya menimbulkan isu-isu yang perlu direspon dengan baik. Disamping isu tumbuh dari regulasi juga dipengaruhi oleh perkembangan dunia yang begitu cepat sehingga tuntutan dan harapan terhadap perguruan tinggi juga semakian komplek.

B.   Fokus Pembahasan

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pembahasan makalah ini difokuskan kepada :

1. Sejarah serta perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia

2.  Isu-isu yang berkembang pada pendidikan tinggi di Indonesia

C.   Tujuan

Tujuan dari pembehasan makalah ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan :

1. Sejarah serta perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia

2.  Isu-isu yang berkembang pada pendidikan tinggi di Indonesia

 BAB II

PEMBAHASAN

  1. A.      Historis

1. Sejarah Pendidikan Tinggi Di Indonesia

Semenjak awal kemerdekaan bangsa Indonesia telah terdapat usaha dan tekad yang kuat untuk mendirikan perguruan tinggi terutama oleh Pemerintah Republik Indonesia yang masih baru ini. walaupun sebenarnya pendirian perguruan tinggi tersebut telah lebih dulu dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda.

Pendirian perguruan tinggi yang pertama di Indonesia didirikan oleh pemerintah Kolonial Belanda, institusi perguruan tinggi tersebut adalah Technische Hooge School di Bandung pada tahun 1920, pendirian perguruan tinggi tersebut didesak akan kebutuhan terhadap tersedianya tenaga ahli yang berpendidikan tinggi, Kekurangan ahli ini disebabkan karena terputusnya hubungan dengan negeri Belanda selama Perang Dunia I, sehingga pemerintah dan industri mengalami kesulitan yang cukup berat berkenaan dengan tidak dapat berfungsinya dengan lancar aktifitas yang menunjang kehidupan sehari-hari terutama di bidang industry (S. Nasution. 1994: 142).

Pada tahun 1919 dimulai pembangunan gedung perguruan tinggi teknik dibandung yang secara resmi dibuka pada tahun 1920 dengan nama yang telah disebutkan di atas Technische Hooge School (T.H.S) Sekolah Tinggi Teknik. Dalam tahun akademis 1920-1921 Perguruan Tinggi tersebut mempunyai 28 mahasiswa di antaranya ialah; 22 orang Belanda, 4 Cina dan 2 orang Bumiputera. Adapun dari golongan Bumiputera yang pertama kali lulus adalah pada tahun akademis 1925-1926, yang berjumlah 4 orang dan diantaranya terdapat Ir. Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia (S. Nasution. 1994:144).

Walaupun demikian sebelum pendirian di Bandung tersebut, oleh pemerintah kolonial telah didirikan beberapa lembaga pendidikan yang mengacu kepada arah didirikannya perguruan tinggi, yakni perguruan tinggi dalam arti suatu lembaga yang menyelenggarakan pengajaran, pendidikan dan penelitian di atas tingkat perguruan menengah ke atas (Koesnadi hardjasomantri, 2001: 2), yang antara lain adalah:

  1. Dokter Java-School, didirikan pada tahun 1851 di Batavia, kemudian berganti nama menjadi STOVIA (School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen), yang bergerak di bidang kedokteran.
  2. Opleiding-School voor Inlandsche Rechtskundigen didirikan pada tahun 1909 di Batavia, yang sejak tahun 1922-1928 diberi nama Rechtsschool, yang bergerak di bidang hukum (M. Enoch markum. 2007: 27).

 

Semenjak pendirian perguruan tinggi di Bandung oleh pemerintah kolonial tersebut barulah banyak berdiri lembaga pendidikan dengan status sebagai perguruan tinggi, antara lain secara berturut-turut adalah sebagai berikut:

  1. Perguruan Tinggi Hukum (Rechthoogeschool) di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1924
  2. Perguruan Tinggi Kedokteran (Geneeskundige Hogeschool) di Batavia pada tanggal 16 Agustus 1927.
  3. Akademi Pemerintahan (Bestuuursacademie) di Batavia pada tanggal 24 Oktober 1938.

 

Pada saat-saat menjelang meletusnya Perang Dunia II, mulai terputusnya hubungan kontak dengan negeri Belanda, maka timbul gagasan untuk menggabungkan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Hindia Belanda ke dalam satu universitas. dalam rangka persiapan pendirian universitas tersebut maka didirikanlah:

  1. Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte (Fakultas Sastra dan Filsafat) di Batavia, pada tanggal 1 Oktober 1940.
  2. Faculteit Landbouwkundige (Fakultas Pertanian) di Batavia pada tanggal 1 September 1941 (namun hanya pada tingkat pertama untuk sementara lalu seterusnya dipindahkan ke Bogor).
  3. Gouvernements Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, GIV-LO (Akademi Pendidikan Jasmani) di Surabaya, dalam tahun 1940.

 

Pada perkembangan selanjutnya di zaman pendudukan Jepang semua Perguruan tinggi praktis telah ditutup, walaupun ada beberapa yang pernah dibuka kembali. Pada masa itu yang masih dipertahankan adalah sekolah umum dan kejuruan.

Namun dalam rangka ‘Perang Asia Timur Raya’ maka segala-galanya dikerahkan untuk kepentingan usaha memenangkan perang. Tujuan pendidikan pada zaman Jepang tidak lain ialah agar pemuda memiliki jiwa dan semangat militer sepenuhnya bisa mengabdikan diri kepada Jepang dan siap untuk menjadi angkatan perang. (Helius Syamsuddin, dkk, Anhar Gonggong (edt). 1993: 5).

Pada masa pendudukan Jepang perguruan-perguruan tinggi dan pada sekolah-sekolah umumnya di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan juga permulaan dari ‘Indonesianisasi’ staf dan pengajar. Akan tetapi dari segi kegiatan akademis dapat dikatakan perguruan-perguruan tinggi pada waktu itu praktis lumpuh.

2. Perkembangan Pendidikan Tinggi Umum Negeri Di Indonesia

Perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia setelah proklamasi mengalami berbagai tantangan, sebagaimana juga tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia secara umum pada waktu itu. Dengan kembalinya pemerintah pendudukan Belanda ke bumi Indonesia maka agenda pendidikan tinggi pemerintah Belanda yang sempat terbengkalai dilanjutkan kembali.

Dalam tahun 1946 oleh Pemerintah Belanda telah didirikan Universiteit van Indonesie, sebagai gabungan dari perguruan-perguruan  tinggi yang didirikannya sebelum tahun 1942, yang berpusat di Jakarta dengan Faculteit-faculteitnya diantaranya adalah:

  1. Di Jakarta (Hukum, Kedokteran, Ekonomi dan Sastera)
  2. di Bogor (Pertanian dan Kedokteran Hewan)
  3. di Bandung (Tekhnik),
  4. Kemudian diperluas lagi dengan Faculteit-faculteit di Surabaya (Kedokteran Gigi) dan di Makassar (Ekonomi)

 

Pada masa itu di Yogyakarta juga didirikan Sekolah Tinggi Teknik melalui Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia, dan pada masa itu pula bulan Februari 1946 didirikan Perguruan Tinggi Kedokteran dan Kedokteran Gigi di Malang. Lalu Perguruan Tinggi Kedokteran bagian II dibuka tanggal 4 maret 1946 di Solo yang tergabung dalam Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Lalu pada bulan November 1946 dibuka Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan di kota Bogor oleh Kementerian Kemakmuran Republik Indonesia. Selama periode revolusi fisik ini, perguruan tinggi telah ikut serta aktif mendukung pemerintah dalam lapangan kenegaraan, ekonomi, pertahanan dan terutama dalam usaha pembinaan pendidikan dan pengajaran.

Langkah selanjutnya setelah meredanya ketegangan dan menjelang pengakuan kedaulatan, Pemerintah Republik Indonesia maka dipusatkanlah Perguruan Tinggi Negeri menjadi satu Universitas. Yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1949 no.23, bahwa semua Perguruan Tinggi negeri di Yogyakarta untuk sementara dengan tidak mengubah keadaan dan susuanannya masing-masing digabungkanlah menjadi satu universitas. Sehingga Pada tanggal 19 Desember 1949 diresmikanlah “Universiteit Negeri Gadjah Mada” sebagai Universitas yang pertama, yang berkedudukan di Yogyakarta dan mencakup fakultas-fakultas yang telah didirikan sebelumnya. (M. Enoch markum, 2007:31).  

Pada periode pasca “revolusi fisik” Pemerintah Republik Indonesia kemudian membentuk suatu ‘panitia persiapan Negara (PPN)” yang salah satu tugasnya antara lain adalah menyelidiki lembaga-lembaga Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pendudukan Belanda sebagai persiapan untuk mengambil alih lembaga-lembaga tersebut dan mengintegrasikannya ke dalam lembaga-lembaga Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 6 Januari 1950 dilaksanakanlah pengambil alihan Universiteit van Indonesie milik pemerintah kolonial Belanda. Dengan Undang-Undang Darurat no.7 tahun 1950, dan pada tanggal 2 Februari 1950 Ir. Soerachman diangkat sebagai presiden Universiteit Indonesia, yaitu gabungan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta dengan Universiteit van Indonesie termasuk dengan semua cabang-cabangnya.

Pada perkembangan berikutnya di tahun 1950-an didirikan pula beberapa perguruan tinggi baru yang mandiri dibeberapa daerah dengan sistem universitas beserta fakultas-fakultasnya, pendirian Perguruan Tinggi baru ini merupakan pengembangan dari fakultas-fakultas Universiteit Indonesia yang tersebar di beberapa daerah dan juga fakultas-fakultas Universiteit Gadjah Mada ditambah dengan pendirian fakultas-fakultas baru yang menjadi kelengkapan Universitas tersebut, adapun pembukaan Perguruan Tinggi tersebut antara lain adalah:

  1. Universitas Airlangga di Surabaya (PP. no 57 tahun 1954, mulai berlaku tanggal 10 November 1954).
  2. Universitas Hasanuddin di Makassar (PP. no 23 tahun 1956, mulai berlaku tanggal 1 September 1956).
  3. Universitas Andalas di Bukittinggi (PP. no 24 tahun 1956, mulai berlaku tanggal 1 September 1956).
  4. Universitas Padjajaran di Bandung (PP. no 37 tahun 1957, mulai berlaku tanggal 11 September 1957).
  5. Universitas Sumatera Utara di Medan (PP. no 48 tahun 1957, mulai berlaku tanggal 30 Oktober 1957).
  6. Institut Teknologi Bandung110 di Bandung (PP. no 6 tahun 1959, mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 1959).

 

Dalam rangka penyempurnaan susunan kabinet kerja dengan keputusan Presiden Republik Indonesia no. 97 tahun 1961, terhitung tanggal 03 Maret 1961 diangkatlah Prof. Iwa Kusumasumantri, S.H, sebagai Menteri untuk Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.  Dengan demikian, segala urusan Perguruan Tinggi yang selama ini diurus dalam satu tangan bersama dengan kepengurusan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah oleh Dept. PP dan K, mulai dipisahkan dalam satu departemen sendiri, yaitu Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). (Koesnadi hardjasomantri, 2001:13).  

Pada perkembangan berikutnya periode yang tercatat sebagai periode dengan pertumbuhan Perguruan Tinggi Negeri yang paling banyak terjadi pada periode 1959-1965, karena pada masa itu setiap Daerah Tingkat I (Dati I) minimal memiliki satu perguruan tinggi negeri, bahkan kondisi ini kemudian dijadikan salah satu persyaratan bagi pemekaran daerah untuk menjadi Daerah Tingkat I.

Faktor ini tampaknya merupakan faktor yang cukup menentukan penambahan jumlah perguruan tinggi di Indonesia pada waktu itu. Pendirian perguruan tinggi terus dilanjutkan sehingga pada akhir tahun 1965 pemerintah telah mendirikan 29 perguruan tinggi. Penambahan 110 Institute ini pada waktu itu merupakan bentuk baru dari Perguruan Tinggi di Indonesia walaupun secara historis ia merupakan bentuk perguruan tinggi pertama di Bumi Indonesia yang didirikan pada tahun 1920 oleh pemerintah Kolonial Belanda, dan berlanjut pada masa sekarang ini pun jumlah perguruan tinggi menjadi semakin besar jumlahnya karena adanya pendirian universitas, sekolah tinggi dan institut swasta serta juga kedinasan di luar Departemen PTIP.

B.   Isu-isu pada Perguruan Tinggi

Sebelum membahas tentang isu-isu yang berkembang pada pendidikan tinggi, terlebih dahulu harus dibicarakan tentang arti  dari isu itu sendiri. Menurut Wikipedia, isu adalah masalah yang belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Isu mempresentasekan suatu kesenjangan antara praktek koorporat dengan harapan-harapan stakeholder. Sementara itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) isu dimaknai dalam dua hal, yaitu : masalah yang dikedepankan (untuk ditanggapi dan sebagainya) dan kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya (Balai Pustaka:341).

Dalam konteks pembahasan ini tidak mengambil makna kedua dari pengertian KBBI di atas. Artinya  isu yang dimaksud dalam tulisan ini adalah belum terjadinya keselarasan dan harmonisasi antara ideal konsepsional dengan pelaksanaan atau aplikasi sehingga perlu ditanggapi dan ditindaklanjuti. Berdasarkan hal tersebut, sumber isu bisa saja dari regulasi yang sudah berjalan dan menemui kendala di lapangan karena berbagai interpretasi ataupun  dari hal-hal lain.

Makalah ini isu yang akan di bahas bersumber dari regulasi itu sendiri dan realitas tuntutan masyarakat dan globalisasi pendidikan.

1. Isu dari regulasi

Bila kita merujuk pada preambule (pembukaan) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara lugas dikatakan “….Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,….” hal ini menegaskan bahwa negara atau pemerintah punya kewajiban konstitusional untuk menjalankannya karena perwujudan dari cita-cita Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan pendidikan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana ditegaskan pada pasal 31 ayat 1 UUD 1945.

Dalam norma hukum internasional pada Universal Declaration on Human Rights pasal 26 juga menegaskan hal yang sama bahwa : setiap warga negara punya hak memperoleh pendidikan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan kemanusiaan.

Tidaklah mudah untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Salah satu yang perlu dicermati adalah ketika Indonesia yang diwakili pemerintah menjadi peserta dan merupakan bagian dari World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994. Konsekuensi dari keikutsertaan tersebut Indonesia harus tunduk pada aturan-aturan pokok yang ditetapkan dalam perjanjian General Agrement on Trade in Service (GATS).Terdapat 12 sektor jasa yang dimasukkan dalam komoditas perdagangan jasa internasional termasuk pendidikan. Dengan demikian terbukalah keran komersialisasi dan liberalisasi pendidikan nasional dalam wujud penetrasi asing.

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya kalau tidak hati-hati akan dijadikan negara komprador, negara sub ordinat atau negara pelayan kepentingan kapitalisme internasional ditambah lagi bila pemimpin negaranya menderita penjajahan mental dan bermental inlander.

Undang-undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang menjadi kontroversi dan isu di masyarakat dikarenakan ada anggapan bahwa undang-undang tersebut merupakan titipan produk liberal dan telah dimandulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Rentetan dari hal ini adalah dengan disahkannya sebuah produk hukum pada tanggal 10 agustus 2012 yang diisukan sebagai reinkarnasi dari Undang-undang BHP yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

Secara substantif ada beberapa hal yang perlu dicermati dan menjadi isu dari UU tersebut antara lain :

a. Pasal 50

(1) Kerjasama internasional Pendidikan Tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.

(2)   Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

(3) Kerja sama internasional mencakup bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(4)   Kerja sama internasional dalam pengembangan Pendidikan Tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui:

a)    hubungan antara lembaga Pendidikan Tinggi di Indonesia dan lembaga Pendidikan Tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu;

b)    pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; dan

c)    pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.

(5)   Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional Pendidikan Tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.

Substansi dari pasal 50 merupakan itikad baik dari pemerintah untuk memperkenalkan arus globalisasi terhadap pendidikan. Namun perlu didefinisikan globalisasi secara utuh dan komprehensif sebelum pendidikan nasional benar-benar siap mengarah kesana. Terdapat frase “…..pengintegrasian dimensi internasional kedalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.” Disini dituntut penguatan rasa nasionalisme. Apakah pendidikan kita sudah menanamkan rasa nasionalisme dalam arti cinta kepada Indonesia yang sebenar-benarnya? Apakah pemerintah berani menjamin bahwa nilai-nilai keindonesiaan pada pendidikan tidak akan luntur ketika dihantam arus globalisasi. Sebuah isu yang perlu direspon.

b. Pasal 62, 63 dan 64

Dalam pasal 63c dan pasal 64 ayat (3)b terdapat ketidak konsistensian regulasi. Prinsip nirlaba yang tidak mengutamakan pencarian keuntungan, disisi lain memberikan kesempatan Perguruan Tinggi dalam mengelola keuangannya secara otonom.

Hal yang dapat dipertanyakan juga apakah otonomi pengelolaan pendidikan formal merupakan sebuah keharusan yang diamanatkan oleh UUD 1945, ataukah diperlukannya otonomi tersebut berdasarkan atas kajian empirik yang membuktikan bahwa tanpa otonomi tujuan pendidikan nasional tidak dapat secara maksimal dicapai, ataukah dalil tersebut hanya merupakan spekulasi, yang hanya didasari atas intuisi, yang pada praktiknya dapat hanya bersifat trial and error belaka.

c.    Pasal 65

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa Perguruan Tinggi terbagi menjadi dua pola pengelolaan keuangan, yakni Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Hukum. Namun dalam hal ini tidak ada kejelasan secara detail mengenai apa yang menjadi pertimbangan PTN berbentuk BLU atau Badan Hukum. Selain itu, dalam pasal ini juga secara jelas adanya keberpihakan terhadap PTN yang berbentuk Badan Hukum dengan diperolehnya akses-akses tertentu.

d. Pasal 73

Terdapat frase bentuk lain yang dapat diintepretasikan bahwa PTN diperbolehkan melakukan jalur-jalur masuk di luar jalur penerimaan mahasiswa secara nasional. Hal ini memberikan peluang bagi PTN untuk membebani masyarakat dengan pembiayaan-pembiayaan lain melalui jalur bentuk lain tersebut. Hal ini diperkuat dengan PTN yang berbentuk Badan Hukum memiliki tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri (Pasal 65 ayat3b)

e.  Pasal 74

Dalam pasal ini terdapat kuota 20% yang menimbulkan makna penafsiran ambiguitas. Pertama, kuota tersebut menggambarkan bahwa PTN wajib menerima calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20%. Kedua, kuota tersebut memberikan keleluasaan bagi PTN untuk menetapkan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi hanya diterima sebanyak 20% dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi. Jika dalam prakteknya kuota tersebut menganut penafsiran yang kedua, maka pasal ini menjadi belenggu bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi atas haknya mendapatkan pendidikan. Jelas bertentangan dengan UUD 1945Pasal 31.

f.  Pasal 76

Pada pasal 76 ayat (2) c terdapat sistem student loan dalam pemenuhan hak mahasiswa. Ini menjadi masalah tersendiri ketika opsi ini menjadi opsi prioritas yang dilakukan PTN dalam rangka pemenuhan hak mahasiswa. Beban ekonomi berupa hutang yang ditanggung ketika mereka lulus akan memberatkan mahasiswa yang kurang mampu secara finansial.

g.  Pasal 86

Sekali lagi ditemukan substansi pasal yang mengarah kepada lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan pendidikan. Dalam hal ini pemerintah hanya menjadi fasilitator dan mempertemukan dunia pendidikan tinggi dengan dunia industri maupun dunia usaha. Dunia industri dan dunia usaha merupakan kegiatan yang berorientasikan profit,memperluas laba dan menekan kerugian seminimal mungkin. Bukan tidak mungkin pada akhirnya Perguruan Tinggi terinterverensi dan menyebabkan hilangnya prinsip nirlaba dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.

h. Pasal 88

Pasal inilah yang dijadikan ‘senjata ampuh’ untuk membuat kebijakan yang mengatur pembiayaan partisipasi masyarakat terhadap Perguruan Tinggi, yakni kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kegamangan menghiasi kebijakan UKT dikarenakan adanya ketidakjelasan hukum. Pasal ini tidak memberikan jaminan hak rakyat atas Pendidikan Tinggi. Apalagi dalam ayat (3) terdapat frasa “…digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa” yang memberikan keleluasaan PTN untuk menentukan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa. Pasal ini juga berpotensi menutup akses rakyat yang kurang mampu secara financial untuk dapat menikmati Pendidikan Tinggi.

i.   Pasal 90

Sermangat globalisasi kembali muncul dan ditunjukkan dalam pasal ini. Globalisasi merujuk pada integrasi ekonomi yang terus meningkat di antara bangsa-bangsa dimuka bumi, terutama lewat arus perdagangan dan keuangan. Lalu apa hubungannya dengan pendidikan Nasional? Tentu saja mekanisme pasar bebas! Regulasi ini memberikan potensi masyarakat akan lebih memilih Perguruan Tinggi asingtersebut dan Perguruan Tinggi Nasional akan semakin terbelakang. Dunia pendidikan Nasional tidak seharusnya diperjual belikan. Selain itu, seperti yang sudah di jelaskan dalam argumentasi pasal 50 bahwa tidak menutup kemungkinan pasal ini mengancam jati diri NKRI dengan adanya infiltrasi ideologi Negara yang bersangkutan. Hal ini dapat menciderai tujuan pendidikan Nasional.

2.  Isu-isu Kontemporer

a. Keterbatasan Riset

Perguruan tinggi bukan hanya tempat belajar-mengajar, namun tempat dikembangkannya ilmu pengetahuan melalui riset atau penelitian. Berdasarkan tabel yang disajikan SCImago Journal and Country Rank (SCImago dipakai sebagai salah satu indeks oleh Dikti untuk melihat reputasi sebuah jurnal) digambarkan dalam tabel berikut ini :

No

Country

Documents

Citable documents

Citations

Self-Citations

Citations per Document

H index

1

 

China

3.129.719

3.095.159

14.752.062

8.022.637

6,81

436

2

 

Japan

1.929.402

1.874.277

23.633.462

6.832.173

13,01

694

3

 

India

868.719

825.025

5.666.045

1.957.907

8,83

341

4

 

South Korea

658.602

642.983

5.770.844

1.281.366

11,49

375

5

 

Taiwan

446.282

434.662

3.993.380

930.383

11,35

300

6

 

Hong Kong

180.958

172.610

2.448.025

340.370

15,53

325

7

 

Singapore

171.037

163.153

2.051.237

278.461

14,42

308

8

 

Malaysia

125.084

121.714

497.646

133.502

8,68

145

9

 

Thailand

95.690

91.925

790.474

134.626

12,09

190

10

 

Pakistan

70.208

67.491

328.281

94.655

6,95

130

11

 

Indonesia

25.481

24.461

185.695

20.750

11,86

126

12

 

Bangladesh

23.028

22.286

147.791

28.986

9,26

112

13

 

Viet Nam

20.460

19.854

161.813

23.690

12,89

122

14

 

Philippines

15.419

14.601

179.820

19.058

15,09

131

15

 

Sri Lanka

9.637

9.079

76.926

7.582

10,78

96

16

 

Uzbekistan

8.138

7.975

34.597

6.568

4,41

58

17

 

Kazakhstan

7.423

7.274

26.836

4.223

5,03

59

18

 

Nepal

7.007

6.398

53.576

6.853

10,76

80

19

 

Macao

3.178

3.061

11.515

1.586

6,61

41

20

 

Mongolia

2.576

2.494

21.967

2.397

14,55

61

21

 

North Korea

2.235

2.200

30.424

225

12,89

67

22

 

Cambodia

1.858

1.712

21.412

2.390

14,25

57

23

 

Brunei

1.634

1.423

11.058

1.010

10,38

44

24

 

Laos

1.319

1.261

12.468

1.724

13,44

49

25

 

Myanmar

1.190

1.147

9.672

720

12,73

41

26

 

Kyrgyzstan

1.156

1.119

6.394

682

6,80

35

27

 

Tajikistan

1.005

990

3.005

506

3,53

24

28

 

Afghanistan

586

519

2.840

315

5,89

24

29

 

Bhutan

367

357

1.795

210

7,20

20

30

 

Turkmenistan

238

235

1.511

150

8,00

17

31

 

Maldives

150

146

1.171

62

7,96

18

32

 

Timor-Leste

65

58

300

25

7,99

10

33

 

Northern Mariana Islands

54

53

506

27

11,28

13

 

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa dari 33 negara di Asia, Indonesia berada di nomor urut 11 di bawah Pakistan, Thailand dan Malaysia. Perbandingan antara Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

 

 

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 1996 Indonesia tidak terpaut jauh dari Malaysia. (Peneliti) Indonesia memproduksi 540 paper ilmiah, sementara Malaysia 961. Pada tahun 2005 jarak semakin lebar, a jumlah paper ilmiah di Malaysia mencapai tiga kali lipat. Puncaknya di tahun 2013, Indonesia hanya mampu memproduksi 4.175 paper ilmiah dan Malaysia mencapai 23.190, hampir enam kali lipat.

Data ini menunjukkan bahwa Indonesia sungguh-sungguh tertinggal. Tentu saja ini bukan hanya masalah dosen di perguruan tinggi, namun juga lembaga-lembaga riset dan semua litbang di semua kementerian. Terjadinya keadaan ini disebabkan beberapa hal, yaitu :

Pertama, riset masih dilihat sebagai tugas tambahan seorang dosen, bukan terintegrasi dan disadari sebagai bagian dari tugas pokok. Paradigma kita di dunia pendidikan tinggi masih melihat proses belajar-mengajar sebagai hal yang utama, bukan riset. Dosen masih melihat tugasnya sama dengan guru: mengajar. Bisa jadi karena Dosen diletakkan sejajar dengan Guru dalam satu undang-undang. Mestinya, berdasarkan perbedaan requirement, perbedaan instansi induk dan perbedaan tugas pokok, guru dan dosen harus dipisahkan. Mesti diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Kedua, persoalan infrastruktur dasar yang tidak memadai seperti meja kerja dosen.

Ketiga, sistem yang memberi disinsentif bagi dosen yang rajin melakukan publikasi ilmiah. Misalnya, paper ilmiah yang terbit di jurnal internasional hanya diakui satu paper dalam satu semester. Lebih dari satu tak dihitung sebagai pencapaian. Padahal tentu saja sebagai peneliti tak bisa memastikan atau mendikte editor atau publisher menerbitkan paper kita di waktu yang berbeda. Proses sebuah paper dari mulai dikirim sampai betul-betul terbit juga bervariasi bisa satu sampai dua tahun. Silahkan baca soal batas kepatutan di sini.

Keempat, banyak kesibukan administratif. Contoh nyata adalah kesibukan mengisi BKD setiap semester hanya untuk sekedar mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Contoh lain yang menyakitkan misalnya terjadi beberapa bulan lalu ketika Dosen di seluruh Indonesia diwajibkan mengisi SIPKD dengan scan semua SK, ijazah dan sebagainya. Celakanya perintah tersebut disertai ancaman.

Kesibukan administratif juga berkaitan dengan aktivitas penelitian itu sendiri. Dosen harus berkompetisi untuk mendapatkan dana penelitian. Dan dosen yang mendapatkan grant penelitian biasanya disibukkan oleh aspek administratif dan bukan kualitas riset itu sendiri. Berurusan dengan kwitansi dan stempel, serta mencari dana talangan penelitian, sebelum dana-nya betul-betul turun. Belum lagi seringkali menghadapi potongan di sana-sini yang membuat kualitas riset berkurang.

Kelima penyebab di atas saling terkait satu sama lain, menimbulkan lingkaran setan. Berbagai kebijakan  Dikti biasanya memperuwet keadaan, menambah kusut, bukan menguraikan persoalan. Tengok misalnya surat edaran SE152/E/T/2012 tentang kewajiban menerbitkan jurnal ilmiah bagi mahasiswa S1, S2 dan S3. Dirjen Dikti dalam surat resminya menyebutkan alasan pengenaan kewajiban tersebut disebutkan karena “…jumlah karya ilmiah Indonesia secara total masih rendah jika dibandingkan dengan Malaysia, hanya sepertujuh…”

Akibatnya, di berbagai kampus dibuatlah jurnal-jurnalan untuk menampung skripsi dan tesis mahasiswa. Nah yang lebih menarik tak banyak kampus yang berani mengikuti surat edaran di atas bagi S3 yang diwajibkan publikasi di jurnal internasional. Bagi yang menerapkan, ada yang kemudian asal terbit dan jatuh ke dalam pelukan jurnal (internasional) predator.

b. Otonomi Kampus

Di kampus negeri sebelum tahun 2010, pemilihan Rektor mirip dengan pemilihan kepala daerah zaman orde baru. Prosesnya melalui tahap pertimbangan oleh rapat senat dan kemudian hasilnya (3 nama berdasarkan jumlah perolehan suara) dibawa ke Mendikbud dan oleh Mendikbud diajukan kepada Presiden. Namun biasanya, jika tak ada persoalan serius, calon Rektor yang  menang dalam rapat pertimbangan senat akan jadi Rektor.

Pada tahun 2010, hadir Permendiknas 24 2010. Rektor PTN dipilih dalam Rapat Senat bersama Mendiknas dengan proporsi suara 65% dan 35%. Hal ini kemudian dikukuhkan oleh Permendikbud 33 tahun 2012.

Calon Rektor awalnya dijaring dan disaring oleh Senat dan kemudian 3 besar hasil penyaringan dipilih dalam rapat bersama Senat dan Menteri. Dengan proporsi Senat 65% dan Menteri 35%, pemilihan dilakukan sampai mendapat calon yang mendapat suara terbanyak yang kemudian ditetapkan Menteri. Beberapa persoalan yang mengemuka dalam sistem seperti ini.

1) Apa dasar 35% suara menteri?

2) Jikalau 35% suara menteri tidak kita persoalkan, apa dasar Menteri memilih si X dan bukan si Y?

Kalau dihitung, 35% itu besar sekali. Yang seringkali terjadi suara mendikbudlah yang menentukan siapa jadi Rektor, karena suara anggota senat biasanya terpolarisasi kepada banyak calon. Kenapa Mendikbud memberikan suaranya kepada calon yang satu dan bukan calon yang lain?

Secara formal, dua minggu sebelum pemilihan, Senat memang menyampaikan Data Riwayat Hidup, Visi-Misi dan program kerja calon Rektor kepada Menteri. Tapi apakah Menteri memilih atas dasar data-data tersebut? Adakah wawancara mendalam antara tim Mendikbud dengan calon-calon terpilih? Adakah pendalaman visi-misi atau fit and proper test sampai Mendikbud memang betul-betul menemukan calon yang betul-betul kredibel?

Atau sebetulnya, pemilihan Rektor murni persoalan politik? tergantung lobby kepada partai politik, figur dan ormas-ormas tertentu yang dekat dengan kekuasaan?

Kita banyak menemukan bahwa calon rektor yang menang dalam proses penyaringan di Senat kemudian dikalahkan oleh calon lain yang mendapat dukungan suara Menteri. Persoalannya, tidak pernah ada penjelasan, kenapa menteri memilih calon X dan bukan calon Y.

Jadi jika memang suara 35% suara Menteri diterima, maka suara Mendikbud harus betul-betul diberikan kepada calon yang kredibel dengan parameter-parameter yang jelas dan bisa disampaikan ke publik.

c. Isu-isu lainnya

1.    Belum meratanya kesempatan akses pendidikan

2. Masih rendahnya mutu pendidikan pada semua jenjang.

3.    Masih banyaknya lulusan pendidikan yang belum siap memasuki kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

4. Masih  rendah  efesiensi,  efektivitas,  dan  akuntabilitas  pengelolaan pendidikan.

5.   Masih   rendahnya   pemanfaatan   ipteks   dalam   penyelenggaraan pendidikan.

6.   Masih  terbatasnya  partisipasi  masyarakat,  terutama  bisnis   dan industri terhadap penyelenggaraan pendidikan.

  BAB III

PENUTUP

Perguruan Tinggi di Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Rintisan pendiriannya sudah dimulai pada zaman sebelum kemerdekaan Indonesia yaitu pada masa pemerintahan Belanda. Dalam sejarahnya terdapat perkembangan yang signifikan dan terus dilakukan pembenahan dengan menyempurnakan sistem melalui regulasi oleh pemerintah.

Seiring dengan implementasi regulasi serta kemajuan masyarakat terdapat persoalan-persoalan kekinian yang harus direspon oleh pemerintah baik yang bersumber dari undang-undang itu sendiri maupun dari perkembangan dan tuntutan masyarakat.

 

 DAFTAR BACAAN

 

Helius Syamsuddin, dkk, Anhar Gonggong (edt).1993. Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Kemerdekaan (1945-1966). Jakarta: Depdikbud Dirjen Kebudayaan, Proyek Iventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

http://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/1/2013

http://www.scimagojr.com/compare.php?c1=ID&c2=MY&c3=&c4=&area=0&category=0&in=it

Kepmendikbud No. 284/U/1999 Tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas

Kepmendiknas Nomor 043 /U/2001 Perubahan Pertama Atas Keputusanmenteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 284/U/1999 Tentang Pengangkatan DosenSebagai Pimpinan Perguruan Tinggi Dan Pimpinan Fakultas

Koesnadi hardjasomantri. 2001. Perguruan Tinggi dan Pembangunan Berkelanjutan (Sebuah tinjauan Aspek hukum). Jakarta: Dirjen Diktis Diknas.

M. Enoch markum (edt). 2007. Pendidikan Tinggi dalam Perspektif sejarah dan perkembangannya di Indonesia. Jakarta: UI Press.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

Permendikbud 33 2012 Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah

S. Nasution. 1994. Sejarah Pendidikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

 



Baca Juga Berita Terkait dengan Artikel ini :